Network
Lanjutnya lagi, bahwa keberadaan tambang akan mengancam kehidupan warga, tanah-tanah pertanian akan hilang dan ini juga mengancam sumber kehidupan warga.
"Proses perizinan perusahaan juga seharusnya memiliki prosedur hukum. Bahwa setiap perusahan harus melakukan mekanisme sosialisasi terkait persetujuan masyarakat, kepala Desa serta analisis dampak lingkungan (ANDAL) dan cesar. Tidak serta merta melakukan pembebasan lahan tanpa ada persetujuan masyarakat dan kepala Desa. Hal ini seharusnya Pemerintah Desa setempat memiliki peran penting, guna demi keselamatan Desa dan kehidupan masyarakat. Bukan justru Pemerintah Desa mendukung kepentingan perusahan yang dapat merugikan masyarakat," tambahnya.
Kembali lagi ia menegaskan, pemalsuan dukungan warga terhadap perusahaan bertentangan dengan KUHP dan dapat dijerat dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara.
"Surat pernyataan dukungan warga yang di manupulasi Sekertaris Desa Dotte, Fajri Husen ini dilakukan pada hari Minggu Agustus-08-2023. Keputusan pemalsuan tanda tangan yang dibuat justru sangat bertantanagn dengan Kitab Undang-undang hukum pidana (KHUP) dapat dijeret dengan pasal 263 ayat (1) dan pasal 264 KHUP dengan ancaman pidana maksimal 6 Tahun penjara," tegasnya kembali.
"Dengan ini kami masyarakat sebagai, korban pemalsuan tandatangan yang dilakaukan sekertaris desa, menuntut copot dari jabatan sebagai sekertaris desa.
Batalkan dukungan warga kepada PT Bina Masa Kieraha," tutupnya.***
