Network
"Ada kejahatan Negara lewat kaki tangannya, dengan kekuatan Stek Holdernya, penerbitan Undang-undang pengekang, penggerak kemauan Negara dan Korporat Family. Semisal BPN, hanya menjelaskan tekhnik tentang penyuluhan sertifikat tanah. Bukan PENELITIAN tentang penguasaan lahan rakyat sejak dahulu oleh rakyat sendiri, sosialisasi tentang klasifikasi hutan, dan investigasi tentang berapa perut yang menggantungkan hidup di hutan," ungkapnya.
Haji Hasan dalam kesempatannya menyampaikan persoalan kebudayaan, ia mengatakan nilai-nilai Fagogoru atau falsafah hidup orang Weda Patani Maba telah hilang. Ia menyinggung Nilai sopan dan hormat, takut dan malu, juga bagaimana gaya hidup kaum muda, serta hilangnya nilai religius berbaju budaya.
"Kemesraan dalam Nilai Fagogoru (Falsafah hidup orang Weda Patani Maba) telah jauh dari maunya falsafah hidup ini. Nilai sopan dan hormat, takut dan malu, lihatlah kenakalan remaja, betapa hilangnya Nilai Islam berbaju Budaya dari Generasi kita," ungkap Haji Hasan.
Sedang Ubaidi Abdul Halim menyentil kemiskinan di Halmahera Tengah dengan merujuk data BPS 2021 dan mempertanyakan Peran Pemerintah dan PT IWIP.
"Catatan BPS 2021, Halteng diposisi kedua setelah Haltim sebagai daerah termiskin di Maluku Utara. Padahal, PT IWIP merupakan korporasi terbesar kedua di Asia," sentilnya.
Kemiskinan di desa-desa Halmahera Tengah ini patut dipertanyakan. Siapa yang harus disalahkan? Secara tegas Ubaidi Abdul Halim menegaskan Pemerintah yang harus bertanggung jawab.
"Yang harus disalahkan adalah Pemerintah bukan petani dan unsur masyarakat non pemerintah lainya. Karena sistem Oligarki, sistem penguasaan rantai kehidupan bernegara yang tidak menyentuh akar rumput," tegas Ubaidi.
Petani kita, menurut Ubaidi adalah Petani Gurem yang mengelola hasil tanaman tidak untuk dijual, melainkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketidaksejahteraan mereka ditengah gempuran industri tambang karena tidak adanya akses, karena ketidakberdayaan anggota legislatif, dinas pertanian, dan unsur instansi pemerintah lainnya.
Bagaimana cara menetralisir kebijakan yang berjalan timpang? Solusinya adalah menanam. Karena menanam adalah melawan sekaligus memberi ruang hidup yang panjang pada potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Kabupaten Halmahera Tengah.
Ia kemudian menegaskan pada lembaga yang berperan atau bertugas mengelola ekonomi desa adalah BUMDES.***
