Network
Jadi menurutnya jangan bikin pembahasan AMDAL sekedar akal-akalan, yang pesertanya baik masyarakat maupun LSM yang tidak representatif. Sementara LSM yang konsen mengawal isu-isu lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Maluku Utara tidak diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Munadi Kilkoda mengkritik keras kenapa pembahasan AMDAL Perusahaan harus meeting zoom yang durasi waktunya sangat terbatas. Padahal ini dokumen penting.
"Saya juga heran kenapa harus meeting zoom, yang durasi waktu itu terbatas. Kenapa tidak offline sehingga pembahasannya juga efektif. Ini bahas dokumen penting, kalau kita dibatasi waktu, pasti tidak utuh dalam menelah dokumen AMDAL tersebut secara keseluruhan. Kalau tidak utuh, bagaimana kita bisa kritisi dan memberi masukan. Mustahil itu," kritiknya keras.
Untuk itu selaku Ketua AMAN Maluku Utara, Munadi Kilkoda meminta kepada PT Weda Bay Nikel maupun pihak pemrakarsa AMDAL perusahaan agar adanya pembahasan ulang karena ini menyangkut hak hidup.
"Saya minta pembahasan AMDAL WBN ini dilakukan ulang, dengan metode offline, yang melibatkan para pihak secara representative, baik masyarakat maupun LSM yang konsen dengan isu-isu terkait dengan AMDAL. Termasuk membuat metode konsultasi AMDAL dengan kelompok masyarakat Tobelo Dalam. Ini harus dianggap penting baik oleh pihak WBN maupun pemrakarsa," tutupnya.***
