SUARA HALMAHERA - Belum lama nie, Anggota DPR RI, Alien Mus soroti kemiskinan masyarakat Malut terkhusus di kawasan lingkar tambang.
Anggota DPR RI Alien Mus asal Maluku Utara itu menyebutkan angka kemiskinan masyarakat Malut untuk September 2021 sebesar 81,18 ribu atau 6,38 persen.
Dari angka kemiskinan itu, sebagian masyarakat di kawasan lingkar tambang pulau Halmahera masuk.
Alien Mus selaku anggota DPR RI mengutarakan keheranannya terhadap masalah kemiskinan yang tidak ada perubahan signifikan atau atau tak penurunan.
"Kami heran, sejumlah daerah mengelola tambang di pulau Halmahera justru angka kemiskinannya tidak mengalami penurunan yang signifikan, padahal lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat," katanya di Ternate, Minggu. Dikutip dari ANTARA, Sabtu 2 8 Mei 2022.
Untuk Kabupaten Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Edi Langkara dan Abd Rahim Ode Yani pada 2020 sebesar 7,70 ribu (13,56 persen), dan pada bulan Maret 2021 sebanyak 7,65 ribu (13,52 persen).
Sedang di Kabupaten Halmahera Timur data angka kemiskinan mencapai 14,97 ribu di 2020, itu mengalami penurunan di 14,58 ribu pada tahun 2021.
Padahal Maluku Utara disebutkan memiliki potensi pertambangan, perikanan dan pertanian.
Anggota DPR RI dan sekaligus sebagai Politisi Partai Golkar, Alien Mus itu mengatakan bahwa kedua Kabupaten itu beroperasinya perusahaan tambang.
Dari beroperasinya perusahaan Tambang, Halmahera Tengah saja disebutkan berhasil sumbangkan nilai investasi terbesar ketiga di Indonesia pada 2021.
Nah, dengan potensi tambang serta menyumbang nilai investasi terbesar ketiga di Indonesia pada tahun 2021 pemerintah harus memberikan perhatian atau memprioritaskan anak-anak daerah setempat.
Selain itu, Alien Mus berharap potensi tambang yang tengah berkembang di pulau Halmahera bisa turut menikmati investasi yang hebat itu.
Sehingga masyarakat dalam potensi tambang tidak hanya menerima dampak negatif dari telah beroperasinya perusahaan tambang tersebut.
Politisi Partai Golkar itu, juga mengatakan kalau dirinya sudah menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya terkait izin tambang yang keluar.
"Saya telah menemui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya karena merasa bahwa izin yang dikeluarkan itu harus dibarengi dengan kesepakatan bersama dengan masyarakat setempat. Jadi,sebelum izin keluar, seharusnya sudah ada kesepakatan antara pemerintah, investor, dengan masyarakat sehingga ada jaminan mendapatkan pekerjaan atau mereka mendapatkan hasil dari dampak dari izin pertambangan tersebut," tandas Alien.***