“Bertentangan dengan informasi yang salah yang dilontarkan oleh komentator anti-pemerintah,” demikian bunyi sebuah pernyataan, pemerintah Kepulauan Solomon yang dikeluarkan Jumat lalu, dilansir dari The Guardian
Kep Solomon tidak mau ambil resiko di tengah ketegangan China versus Barat di pasifik.
“Pemerintah sadar akan konsekuensi keamanan dari menjadi tuan rumah pangkalan militer, dan tidak akan gegabah untuk membiarkan inisiatif semacam itu terjadi di bawah pengawasannya,” kata pernyataan itu.
Sebelumya perdana menteri, Manasseh Sogavare, mengatakan kepada parlemen bahwa mereka tidak berniat meminta China untuk membangun pangkalan milier.
PM Sogavare menegaskan bahwa perjanjian dengan negeri Tirai bambu tersebut berkaitan dengan perdamaian dan hubungan bilateral untuk kemakmuran negaranya, lebih jauh lagi tentang masalah kedaulatan
"Kami adalah teman untuk semua dan tidak ada musuh," katanya
Dalam rancangan perjanjian tersebut, membolehkan beijing dapat mengirim polisi, personel militer, angkatan bersenjata, hingga menjadi tempat persinggahan kapal perang di Kep Solomon
“Untuk membantu menjaga ketertiban sosial,”
Presiden Mikronesia, David Panuelo, turut prihatin dengan langkah dari mitranya PM Sogavare, dirinya mengatakan hal tersebut dapat memicu konflik China vs Australia dan negara pasifik menjadi korban.
Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, mengatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Kep Solomon, namun dirinya menilai kesepakatan itu menunjukkan bahwa Beijing bertindak agresif di wilayah tersebut.