Network
SUARA HALMAHERA - Komite emansipasi perempuan Maluku Utara (KEP-MU) kembali menggelar hari perempuan internasional melalui refleksi kampanye isu dan aksi tuntutan di depan kantor wali kota Ternate, Rabu, 8 Maret 2023.
Hari perempuan internasional diperingati Pada tanggal 8 Maret disetiap tahun. Pentingnya melakukan refleksi hari International Women's Day karena mengingat kembali perjuangan perempuan diwaktu dulu.
Hari perempuan internasional merupakan sebuah hari untuk memperingati sebuah momentum perjuangan buruh perempuan yang melakukan mogok kerja dengan tuntutan upah kerja yang layak maupun jam kerja.
Baca Juga: Akibat Hujan Deras Mengguyur Kabupaten Natuna, Desa Pangkalan Ditutupi Longsoran Tanah
Masa aksi yang melakukan demonstrasi di depan kantor wali kota Ternate meminta kepada wali kota Ternate agar keluarga temui massa aksi.
Dalam penyampaian pendapat di depan kantor wali kota Ternate, Koordinator aksi menyampaikan bahwa ibu-ibu yang bekerja di kantor wali kota, hari ini adalah hari kita yang harus diperhati.
"Saya ingin kepada ibu-ibu yang ada di dalam gedung kantor walikota, bahwa hari ini adalah Torang pe hari (hari kita)", Ungkap Koordinator lapangan, Rabu, 8 Maret 2023.
Baca Juga: WNA Beri Petisi Penolakan Suara Kokok Ayam di Bali
Iya juga menegaskan kepada wali kota Ternate dengan secepatnya untuk kaluar dari kantor.
"Olehnya itu kehadiran kami di sini untuk menyampaikan aspirasi perempuan dan ingin bertemu dengan bapak wali kota Ternate", tegasnya.
Pada saat Gerakan demonstrasi berlangsung, ada gesekan antara massa aksi dengan pihak keamanan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Baca Juga: 7 Tips Mempersiapkan Mudik Bersama Anak-anak Pakai Pesawat Terbang
Namun hal itu diredam secara damai dan gerakan demonstrasi itu kemudian dilanjutkan kembali.
Berikut ini tuntutan massa aksi yang tergabung dalam Komite emansipasi perempuan Maluku Utara (KEP-MU).
Tuntutan :
1. Stop Kekerasan terhadap perempuan di Malut.
2. Berikan upah layak bagi buruh perempuan.
3. Lawan semua diskriminasi terhadap perempuan tempat kerja, lingkungan, tempat tinggal, sekolah dan keluarga.
4. Berikan cuti Haid, hamil, melahirkan, bagi buruh perempuan.
Baca Juga: Hari Ini, Gempa Bumi Mengguncang Daratan Tobelo, Halmahera Utara
5. Bebaskan perempuan n dari kunkungan rumh Tangga dengan menyediakan pelayanan penitipan anak dan gratis cuti hamil. 18 bulan di bayar.
6. perda harus membuat peraturan perlindungan terhadap pekerja perempuan informal.
7. Percepat dan pertegas kerja lembaga hukum.
8. Gunakan UU TPKS dalam penanganan kasus KS.
9. Laksanakan permendikbud ristek dalam penanganan KS di semua lembaga.
10. Laksanakan Reforma agraria sejati dan bangun industri nasional untuk menciptakan kepastian kerja dan upah layak bagi rakyat Indonesia.
11. Berikan perlindungan bagi buru migran Indonesia melalui sistim pengaduan yg mudah di berbagai tempat.
12. Berikan dukungan penuh atas modal, teknologi input dan output, pertanian bagi kesejahteraan petani di pedesaan.
13. Bubarkan G 20.
14. Sediakan rumah aman untuk korban KS.
15. Sahkan UU PRT.
16 usut tuntas semua kasus KS di malut.
17. Tolak IUP di malut.
Baca Juga: Kemp Pengungsi di Cox's Bazar Dilahap Si Jago Merah
18. Tanah untuk petani bukan untuk tambang.
19. Tolak perpu ciptaker.
20. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.
21. Usut tuntas kasus pembunuhan di hutan haltim, halteng.
22. Cabut KUHP.
23. Naikan harga kopra turunkan harga BBM.
24. Usut tuntas pembunuhan di Morotai.
Baca Juga: Praktek Impor Ilegal Masih Meluas di Indonesia, Ini Tanggapan Menteri Perindustrian
25. Berikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat malut.
26. Stop pembangunan kapitalis perhotelan di kota Ternate.
27. MALUT REFERENDUM
Demikian 27 tuntutan yang dilayangkan ole massa aksi demontrasi.***
