Network
“Sebagai organisasi mahasiswa, PB FORMMALUT tidak boleh menjadi ruang berhimpun tanpa arah. Ia harus berani tampil menjadi lidah dan telinga bagi mahasiswa dan masyarakat dalam perjuangan keadilan pembangunan. Nyalakan Api perlawanan, Maluku Utara memanggil,” tandasnya.
Lanjut Hamdan, menyentil adanya posisi Maluku Utara dalam kebijakan nasional, dengan adanya proyek strategis nasional di Maluku Utara tentu semua pihak memiliki atensi tersendiri baik pemerintah pusat maupun korporasi nasional dan transnasional
Karena itu Menurut Hamdan, proteksi pengembangan sumber daya manusia menuju kemandirian pengelolaan sumber daya alam Maluku Utara berkeadilan adalah suatu keharusan prioritas perjuangan.
“Kedepan perlu didorong pengembangan kualitas SDM kemasiswaan berupa integrasi data base mahasiswa Maluku Utara se Indonesia, skema akses beasiswa, pengadaan perpustakaan dan laboratorium seni budaya Maluku Utara. Butuh kolaborasi multi pihak, atensi Pemerintah Provinsi mutlak perlunya agar potret kebijakan pendidikan Maluku Utara tepat guna, dan berdaya saing” harapnya.
Syamsul Rizal Hasdy, dalam sambutannya sebagai Ketua Dewan Pembina Organisasi, menyampaikan kehadiran organisasi yang berhaluan progresif sangat dibutuhkan untuk menjadi wadah pengayaan diri sekaligus memproduk mahasiswa sebagai pemimpin masa depan. Organisasi perlu berdinamika dengan situasi lokal, nasional bahkan global.
SRH menyebut, Halmahera saat ini berada dalam kerangkeng oligarki. Pemimpin di daerah dan organisai mahasiswa bila terbelenggu oleh situasi ini, sumber daya alam Maluku Utara dikuasai asing dan “aseng”.
“Diatas pundak mahasiswa beban itu terpikul. Energi mahasiswa tidak boleh dihabiskan untuk politik praksis, tetapi harus berpikiran maju dan responsif sebagai garda terdepan agar Maluku Utara dapat diperhitungkan dalam berbagai kebijakan nasional” tutupnya.***
