Network
SUARA HALMAHERA- Beberapa hari ini viral sebuah video yang tersebar diberbagai akun media sosial Facebook.
Video tersebut memperlihatkan seorang DPRD Halmahera Tengah sedang marah-marah dalam sebuah rapat. Ternyata anggota DPRD yang marah-marah dalam rapat itu adalah Aswar Salim Anggota DPRD Komisi III Halmahera Tengah.
Dalam dua video yang tersebar terlihat dalam satu video Aswar Salim membanting sebuah benda di meja sekaligus langsung meninggalakan ruang rapat. Video kedua Aswar Salim memberikan pernyataan tegas dalam sebuah rapat Paripurna
Baca Juga: Komite AKES Maluku Utara Desak Polisi Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual!
Suarahalmahera.com kemudian meminta konfirmasi secara langsung dengan wawancara kepada Aswar Salim. Wawacara kami lakukan melalui telepon seluler pada 24 Desember 2021.
“ Bahwa setiap agenda pengawasan diluar daerah maupun di dalam saat pengajuan anggaran Bupati selalu mengatur-ngatur. Apa yang dilakukan oleh Bupati itu sudah lama namun kami berdiam diri saja. Puncaknya ketika rapat BANMUS satu bulan yang lalu, setelah kami sepakati reses itu akan diselenggarakan pada 22 Desember. Sampai tanggal reses anggaran yang kami ajukan tidak kunjung cair. Karena tidak diproses oleh pemerintah daerah, alasannya berupa-rupa”. Ungkapnya.
Asawar Salim juga menambahkan terkait dengan sikap tegas ia terhadap pemerintah daerah Halmahera Tengah.
Baca Juga: Perdaban Yang Tersembunyi: Film Dokumenter Tentang Masyarakat Pedalaman Papua
“ Pada saat 22 Desember 2021 ada surat masuk dari pemerintah daerah terkait dengan revisi dua Ranperda Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Membangun Bangunan (IMB). Pimpinan DPR mengatur agenda langsung rapat BANMUS, nah pada saat rapat terjadi perdebatan. Saya menyampaikan bahwa hal-hal yang dibahas di BANMUS harus sesuai. Kalau bicara revisi perda harusnya itu sudah masuk di prolegda. Namun kata pimpinan ini dianggap emergensi, padahal menurut saya justru yang emergensi itu seperti reses karena ini agenda untuk menyerap aspirasi di desa-desa dan juga pembangunan yang sudah berjalan empat tahun," katanya.
"Selain itu hak-hak kepala desa di seluruh desa Halmahera Tengah yang empat bulan kemarin belum dibayar, gaji PTT belum dibayar, Gaji Tenaga Medis belum dibayar, kemudian PHK-PHK di PT IWIP ini yang harusnya dibahas karena sangat urgens. Jangan karena dua Ranperda ini ada uangnya terus mau cepat-cepat," lanjutnya.
Anggota DPRD yang juga Komisi III Halmahera Tengah itu pun menegaskan kalau pimpinan DPRD lemah.
"Saya bilang pimpinan DPR lemah dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi antara DPR dan Pemerintah. Saya sampaikan kepada pimpinan DPR agar tegas pada Bupati, tegas Aswar Salim.***
