Network
Tetapi Irvan menjelaskan kalau jumlah ASN yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Sosial atau Bansos kurang lebih puluhan.
"Temuan itu dalam proses verifikasi dan pemutahiran. Itu karena data tersebut adalah data lama, makanya yang sebelumnya mereka belum jadi ASN atau anggota DPRD tetapi masih tercatat namanya di DTKS," ungkapnya.
Dengan ditemukan nama puluhan ASN dan satu anggota DPRD yang terdata dalam DTKS sebagai Penerima Bantuan Sosial, nama mereka akan segera dihapus.
Irvan dalam keterangannya bahwa ASN dan anggota DPRD aktif yang namanya masih tercatat dalam DTKS akan segera dihapus.
"Mereka itu wajib dihapus, karena tidak layak dikatakan sebagai penerima bansos. Sebab mereka bukan kategori warga tidak mampu," terangnya.
Adanya nama ASN dan anggota DPRD dalam data DTKS sebagai Penerima Bantuan Sosial dikarenakan pihak kelurahan kurang berperan aktif.
Menurut Irvan bahwa pihak kelurahan punya tanggungjawab yang besar dalam menyampaikan warga tidak mampu untuk didata namanya ke DTKS untuk diusulkan sebagai Penerima Bansos.
"Dalam UU 13 terkait dengan penangan fakir miskin itu menjelaskan bahwa bagi fakir miskin atau warga tidak mampu yang belum teregristrasi dalam data terpadu wajib bagi dirinya untuk melaporkan ke Kelurahan, itu sudah jelas. Makanya kami berharap agar ada peran aktif dari pihak kelurahan," harap Irvan.
Tak hanya itu, Irvan juga menjelaskan kalau proses verifikasi dan pemutahiran data disetiap kelurahan masih saja ditemukan banyak warga yang layak menerima bantuan akan tetapi nama mereka tidak masuk ke dalam DTKS.
"Jadi pemutahiran ini tujuanya agar bantuan yang diberikan tetap sasaran. Kami berharap ada peran aktif kelurahan ini, agar kejadian yang terjadi seperti orang yang sudah meninggal tetapi masih terus dapat bantuan ini tidak terjadi lagi, karena ada yang sudah meninggal tetapi terima bantuan dan setiap tahun negara membayar iuran BPJS nya, ini yang kami temukan dilapangan," katanya.
