Network
SUARA HALMAHERA - Anggota DPRD Halmahera Tengah, Maluku Utara, Munadi Kilkoda mengkritik ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait banjir yang terjadi di Dusun Lukulamo.
Menurut anggota DPRD Halteng Munadi Kilkoda dari fraksi Partai Nasdem, bahwa banjir tersebut diduga karena hutan di hulu sungai telah kehilangan fungsinya.
Munadi Kilkoda pun menegaskan kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya bahwa banjir yang terjadi diduga karena adanya penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) oleh Kementerian yang kemudian diberikan ke perusahaan tambang PT IWIP dan Tekindo.
Hal inilah yang menurut kecurigaan Munadi Kilkoda berdampak pada banjir yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Munadi sampaikan kritiknya terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ibu Siti Nurbaya melalui aku Facebook pribadinya.
"Ibu menteri Siti Nurbaya saya menduga banjir ini termasuk karena hutan di bagian hulu sungai kehilangan fungsi akibat dari penerbitan IPPKH oleh kementerian anda yang diberikan ke IWIP & TEKINDO," tulis Munadi Kilkoda di akun Facebook pribadinya.
Ia juga mengatakan dalam akun facebook pribadinya yang mana menyinggung tambang dan industri sebagai penyebab hilang daya dukung hutan.
"Kalau setiap tahun hampir di atas 100 hektar hutan di kawasan itu kehilangan fungsi karena kegiatan tambang, bahkan karena semakin masif kegiatan industri, alih fungsi kawasan hutan akan terus meningkat. Itu berarti daya dukung lingkungan kita makin menurun, dengan demikian bencana seperti ini akan mudah datang. Ibu menteri, anda harus memikirkan resiko yang timbul dari kebijakan tersebut," tulis Munadi.
Bisa dibanyangkan apa yang dikatakan anggota DPRD Halteng, Munadi Kilkoda itu, kalau dalam setiap tahun 100 hektar hutan di kawasan Halmahera Tengah kehilangan fungsi karena kegiatan tambang tentunya bencana seperti banjir akan terus datang.
