Network
SUARA HALMAHERA - Pendaftaran bakal calon Ketua Umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ternate telah resmi dibuka pada, Selasa 1 Juni 2021.
Dan penutupan pendaftaran bakal calon Ketua Umum BPC HIPMI tersebut ditutup pada 14 Juni 2021 besok.
Musyawarah Cabang akan diselenggarakan pada Senin 21 Juni 2021 oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Ternate dengan tema 'Membuka Gerbang Kompetisi Bagi Bakal Calon Ketua Umum.'
Dalam momentum pencalonan Ketua Umum BPC HIPMI Kota Ternate, Fitrah Akbar Muhammad salah satu Kandidat Ketua Umum yang telah mendeklarasikan diri menyampaikan sikapnya terkait perebutan kursi Ketua Umum.
Pernyataan sikap politik Fitrah tersebut dideklarasikan pada hari Jum'at, 11 Juni 2021 dalam Acara Dialog dan Deklarasi bakal Calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Ternate yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan KembaliFITRAH.
Acara Dialog dan Deklarasi bakal Calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Ternate tersebut dibuka secara umum, yang dihadiri ole para pelaku usaha maupun pemuda yang ingin berwirausaha.
Ketua Tim Pemenangan, Muhammad Adha, menyatakan
“Agenda ini perlu dilaksanakan untuk menguji dan mengukur kapasitas calon ketua umum kita. Selain itu kita sangat terbuka terhadap semua pihak terutama tujuan kita yaitu untuk menggalang aspirasi publik” tandas Muhammad Adha selaku Ketua Tim Pemenangan.
“Momentum utamanya dari acara ini terletak pada agenda dialog dan bukan hanya deklarasi yang sifatnya seremonial” sambungnya.
Fitrah Akbar Muhammad, selaku bakal Calon Ketua Umum pun menyampaikan beberapa hal penting dalam acaranya tersebut.
"Pada dasarnya Hipmi merupakan organisasi profesi, keberadaan hipmi harus bisa menghadirkan kebermanfaatan bagi pengusaha dalam hal penyelesaian masalah-masalah bisnis. Saya melihat bahwa hipmi mempunyai dua sasaran yang harus diperhatikan, Pengusaha dan Calon Pengusaha," Katanya.
"Hipmi harus mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi kedua pihak tersebut karena pendekatan penyelesaiannya berbeda," sambungnya.
"Belum lagi kita harus membagi pengusaha dalam tiga kondisi, pertama pengusaha yang berada pada fase perancanaan bisnis, kedua pengusaha dalam fase pelaksanaan bisnis, dan yang ketiga pengusaha dalam fase pengembangan bisnis. Dari tiga kondisi tersebut, treatment yang diberikan oleh Hipmi haruslah bener-benar tepat dan sesuai," jelasnya.
"Hipmi kota ternate juga harus mampu menjadi mitra strategisnya pemerintah kota ternate. Keberadaan pengusaha di kota ternate secara langsung berkontribusi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disisi lain kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan berdampak langsung pada pengusaha. Sehingga hipmi kota ternate sebagai wadah para pengusaha muda harus mengambil peran sebagai mediator dalam hal memberikan pertimbangan-pertimbangan bisnis sebelum kebijakan itu diambil." tandas Fitrah.
"Tentunya pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan data yang ada. Sampai sejauh ini saya melihat bahwa baik Pemerintah Kota Ternate maupun Hipmi itu sendiri belum memiliki database umkm. Ini menjadi tugas kita bersama agar kedepan Hipmi kota ternate memiliki database umkm kota ternatue dan dengan adanya data tersebut hipmi mampu mensinkronkan dengan kebijakan dan bantuan usaha dari pemerintah kota ternate," ungkapnya.***
