Network
Suarahalmahera - Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) Maluku Utara, menggelar pendidikan politik buruh untuk pengurusnya beberapa waktu lalu, 25-26 November 2020.
Pendidikan politik buruh itu diikuti oleh pengurus wilayah, pengurus kabupaten dan pengurus kota.
Sebelum kegiatan pendidikan politik buruh dilakukan, Sekertaris Jenderal DPW FBTPI Maluku Utara, Risal Abdul, terlebih dahulu membuka dengan pidato serta menyanyikan lagu perjuangan buruh sedunia, Internasionale.
Baca Juga: IWIP dan Halmahera Tengah Gencar di Promosikan pada Investor
Risal Abdul saat ditemui usai kegiatan pendidikan politik buruh, menjelaskan tujuan dari pendidikan politik tersebut.
"Tujuan pendidikan politik buruh untuk pengurus DPW FBTPI Maluku Utara adalah untuk menguatkan pemahama masalah perburuhan dewasa ini, buruh menghadapi masalah yang kompleks mulai dari regulasi negara yang tidak berpihak seperti Omnibus Law Cipta Kerja, juga masalah upah, outsourcing, PHK, kriminalisasi buruh dalam perekonomian global.
Organisasi Federasi Buruh Transportasi pelabuhan Indonesia ini adalah organisasi buruh nasional yang terintegrasi ke organisasi buruh Konfederasi persatuan buruh Indonesia (KPBI) yang berpusat di Jakarta, serta juga berintegrasi dengan federasi-federasi buruh lain di pabrik dan juga di sektor gerakan tani, nelayan serta gerakan sosial lainnya.
Melihat kondisi di Maluku Utara ini terlepas dari persoalan buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, kaum muda dan seluruh rakyat tertindas. Maka pendidikan politik ini mengarah pada pembangunan organisasi buruh yang revolusioner, terorganisir, terdidik, terpimpin. Agar buruh sendiri mampu dan terlibat dalam memperjuangkan hak-haknya secara nasional. Upaya pendidikan politik buruh ini adalah langkah awal untuk membijaki persoalan buruh dan sektor-sektor yang lain," tegas Risal.
Sambungnya lagi, bahwa rekomendasi pendidikan adalah tidak terlepas dari situasi di wilayah Maluku Utara dengan melihat situasi buruh dan di sektor-sektor lain.
