SUARA HALMAHERA - Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT) Jabodetabek periode 2022-2022 resmi dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pembina Organisasi, Syamsul Rizal Hasdy pada Kamis, 08 Januari 2022 di D’Hotel Jakarta, Jalan Sultan Agung, Guntur Setiabudi Jakarta Selatan.
Pelantikan dan Rapat Kerja (Raker) tersebut mengusung tema “Militansi Kolaborasi Progresif PB FORMMALUT untuk Keadilan Pembangunan Maluku Utara”. Kepengurusan ini menamai dirinya Kabinet Progresif PB FORMMALUT.
Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina Organisasi, Syamsul Rizal Hasdy yang juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Kie Raha Indonesia (PKRI), Ketua Umum Maluku Utara Bersatu Reinto Sadou, Faisal Sangaji Wakil Babinsa Jakarta Selatan,
Nampak Antusiasme Sejumlah pimpinan organisasi mahasiswa nasional dan daerah turut hadir dan meramaikan, diantaranya Saiful Salim Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Heno Angkotasan Direktur Rumah Ide Demokrasi (RIDemokrasi), Guntur Abdurahman Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku (ALMULK), Para Ketua dan Pengurus Organisasi Mahasiswa Kabupaten/Kota se Maluku Utara di wilayah Jabodetabek serta beberapa Organisai Mahasiwa Maluku se Jabodetabek
Panitia dalam laporannya, Muhammad Irsan menyampaikan, meskipun dengan kemampuan terbatas, namun atas konstribusi dan kerja sama yang baik, pelantikan dan raker ini dapat terlaksana.
“Kegiatan ini bertujuan melantik pengurus yang selanjutnya akan merumuskan program kerja progresif, responsif dan solutif. Diharapkan bakal menjadi panduan, rekomendasi dan konstribusi kongret organisasi” pungkasnya.
Ketua Umum PB FORMMALUT, Hamdan Halil melalui rilis yang dikirim ke awak media, menguraikan, secara historis, PB FORMMALUT dibentuk untuk memupuk soliditas dan rasa kekeluargaan sesama mahasiswa Maluku Utara sembari mengisi kekosongan eksistensi organisasi kala itu.
Hamdan menguraikan, bermula dari Forum Pemuda dan Mahasiswa Maluku Utara (FPMMU) transisi menuju Pusat Aliansi Mahasiswa Maluku Utara (PPAMMU), lalu ada inisiatif membentuk Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Utara (PB HIPMMU), dan kini PB FORMMALUT yang dideklarasi oleh Pengurus Asrama Mahasiswa Maluku Utara di Lenteng Agung untuk mengisi kekosongan organsiasi ketika itu.
Lanjut Hamdan, dalam pidatonya menyampaikan, PB FORMMALUT sebagai Organisasi Mahasiswa harus menegaskan eksistensinya di tengah dinamika kemahasiswaan, kebijakan nasional antar pusat dan daerah. Mengambil peran sembari memaknai organisasi sebagai rumah bersama yang meniscayakan keberagaman tanpa sekat dan memiliki agenda besar yang harus diperjuangkan.
“Sebagai organisasi mahasiswa, PB FORMMALUT tidak boleh menjadi ruang berhimpun tanpa arah. Ia harus berani tampil menjadi lidah dan telinga bagi mahasiswa dan masyarakat dalam perjuangan keadilan pembangunan. Nyalakan Api perlawanan, Maluku Utara memanggil,” tandasnya.
Lanjut Hamdan, menyentil adanya posisi Maluku Utara dalam kebijakan nasional, dengan adanya proyek strategis nasional di Maluku Utara tentu semua pihak memiliki atensi tersendiri baik pemerintah pusat maupun korporasi nasional dan transnasional
Karena itu Menurut Hamdan, proteksi pengembangan sumber daya manusia menuju kemandirian pengelolaan sumber daya alam Maluku Utara berkeadilan adalah suatu keharusan prioritas perjuangan.
“Kedepan perlu didorong pengembangan kualitas SDM kemasiswaan berupa integrasi data base mahasiswa Maluku Utara se Indonesia, skema akses beasiswa, pengadaan perpustakaan dan laboratorium seni budaya Maluku Utara. Butuh kolaborasi multi pihak, atensi Pemerintah Provinsi mutlak perlunya agar potret kebijakan pendidikan Maluku Utara tepat guna, dan berdaya saing” harapnya.
Syamsul Rizal Hasdy, dalam sambutannya sebagai Ketua Dewan Pembina Organisasi, menyampaikan kehadiran organisasi yang berhaluan progresif sangat dibutuhkan untuk menjadi wadah pengayaan diri sekaligus memproduk mahasiswa sebagai pemimpin masa depan. Organisasi perlu berdinamika dengan situasi lokal, nasional bahkan global.
SRH menyebut, Halmahera saat ini berada dalam kerangkeng oligarki. Pemimpin di daerah dan organisai mahasiswa bila terbelenggu oleh situasi ini, sumber daya alam Maluku Utara dikuasai asing dan “aseng”.
“Diatas pundak mahasiswa beban itu terpikul. Energi mahasiswa tidak boleh dihabiskan untuk politik praksis, tetapi harus berpikiran maju dan responsif sebagai garda terdepan agar Maluku Utara dapat diperhitungkan dalam berbagai kebijakan nasional” tutupnya.***