SUARA HALMAHERA- Sabtu 23 Oktober 2021 massa yang tergabung dalam aliansi Front Perjuangan Untuk Kemanusiaan Maluku Utara ( FKUP MALUT ), berjumlah belasan orang melakukan aksi penggalangan dana kemanusiaan untuk korban pembunuhan di Hutan Patani, pada jam pukul 16.16 WIT.
Pembunuhan di Hutan Patani yang terjadi pada bulan Maret 2021 sampai saat ini belum juga dituntaskan oleh Kepolisian Maluku Utara.
Begitupun pemerkosaan terhadap penyintas di lingkar tambanh desa Lelilef.
Sehingga solidaritas dari berbagai masyarakat bermunculan, terutama dari mahasiswa-pemuda yang terus melakukan berbagai bentuk aksi mempresur agar segera dituntaskan dan pelaku segera di adili.
Solidaritas yang muncul salah satunya adalah dengan penggalangan dana oleh mahasiswa-pemuda FPUK.
Tapi sungguh menyedihkan aksi kemanusiaan tersebut dibungkam oleh Pemerintah Daerah Halmahera Tengah.
Seperti yang disampaikan oleh Yellu sebagai Tim Negosiasi FPUK, saat di konfirmasi oleh Suarahalmahera.com melalu telpon.
" Kami sedang berupaya untuk melakukan negosiasi dengan TNI-POLRI, namun pada saat negosiasi tiba-tiba kami diserang oleh Pemeritah Daerah Kelompok Elang-Rahim. Mereka berjubah premanisme langsung memukul kami hingga kami mengalami korban."
Tragis memang, Pemerintah Daerah yang harusnya menjaga agar iklim demokrasi terbuka luas di Halmahera Tengah justru menjadi pembungkam demokrasi.
" Orang yang dikenal memukul massa aksi kemanusian itu justru adalah Kabag Humas Pemeritah Daerah Halmahera Tengah, yang bernama Jakaria. Ada juga Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan Hi. Saiful Juga ada pelaku-pelaku lain yang masih di identifikasi." Pungkas Yellu.
Parah betul seorang Kabag Humas yang harusnya menjadi penyambung lidah rakyat dan pemerintah justru bertingkah seperti seorang fasis.
Baca Juga: Formatur Ketua Kohati Komisariat Teknik UNKHAIR : Mengecam Pelaku Pemerkosa di Lelilef
Berikut ini adalah nama-nama korban pemukulan:
1. Pardy, Organisasi (Pembebasan Jakarta)
2.Rama, Organisasi (SAMURAI-MALUT)
3. Indra, Organisasi (GeMPAR-MU)
4. Rijal, Organisasi (HMI)
5. Armain, Organisasi (LITERASI OTAK TIMUR)
6. Yellu, Organisasi (GeMPAR-MU)
7. Wanto, Organisasi (Pemuda Desa Sakam)
8. Anjas, Organisasi (Pemuda Desa Sakam)
9. Alsikin, (Pemuda Desa Sakam)
Baca Juga: Ada apa dengan 27 Oktober?
Selain itu FPUK juga menyatakan sikap :
1. Copot Kabag Humas Halteng
2. Copot Kadis Ketenaga Kerjaan
2. Identifikasi pelaku lainnya dan segera di adili
3. Apabila pelaku lainnya adalah pemerintah, maka Bupati harus mencopot mereka.***