Menanggapi laporan tersebut, Oleg Nikolenko menulis sebuah cuitan di akun media sosialnya.
“Referendum palsu di bagian Ukraina yang diduduki adalah batal demi hukum. Tidak ada negara di dunia yang akan mengakui perubahan paksa perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional. Sebaliknya, Rusia akan menghadapi respons internasional yang lebih kuat, yang semakin memperdalam keterasingannya,” tulis Oleg Nikolenko.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Referendum untuk menjadi bagian dari Rusia kemungkinan bakal diadakan di Republik Rakyat Lugansk (LPR) dalam waktu dekat, kata kepala LPR Leonid Pasechnik kepada wartawan, Minggu.
"Saya pikir dalam waktu dekat akan diadakan referendum di wilayah republik di mana orang akan menggunakan hak konstitusional mereka dan menyatakan pendapat mereka untuk bergabung dengan Rusia. Untuk beberapa alasan, saya yakin bahwa inilah yang akan terjadi, " tutur Leonid Pasechnik.
Situasi di garis pertempuran di Donbass meningkat pada 17 Februari.
Saat itu, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR) melaporkan pemboman paling masif oleh militer Ukraina selama beberapa bulan terakhir, yang merusak infrastruktur sipil dan menyebabkan korban sipil.
Baca Juga: Vladimir Putin Siap Perang Jika NATO Mengganggu Eksistensi Rusia: Kami Adalah Kekuatan Nuklir
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk pada 21 Februari.
Perjanjian persahabatan, kerja sama, dan bantuan timbal balik berikutnya ditandatangani dengan para pemimpin mereka.