Network
“Penjabat Bupati Halteng melalui dinas terkait dimaklumi melakukan pengaturan tetapi tidak lantas harus melarang tanpa konfirmasi dan solusi. Itu arogansi kekuasaan yang tidak baik bagi daerah dengan segenap rakyatnya yang sedang membangun ekonominya," tegasnya.
Sambungannya lagi bahwa pemerintah seharusnya melakukan identifikasi usaha kecil menengah, pedagang kaki lima dan pelaku usaha kreatif lainya, selanjutnya diberikan dana stimulus dan tempat untuk mengembangkan usaha sesuai minat pelaku usaha disamping menciptakan iklim investasi yang kondusif yang berpihak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah
“Pemberantasan kemiskinan jadi tangung jawab bersama, melalui kekuasaan memastikan kebijakan berpihak pada upaya mendorong daya saing usaha ekonomi, bukan pelarangan dan pembongkaran tanpa konfirmasi dan solusi. Untuk itu, Komitmen Penjabat Bupati dan DPRD halteng diuji untuk mengagregasi dan mengartikulasi keberpihakan politik anggaran dari APBD Halteng senilai 1,7 triliun” harap Hamdan.
Hamdan sekaligus memberi ultimatum kepada penjabat Bupati bahwa pembongkaran dan pelarangan tersebut potensial jadi api dalam sekam.
“Bila tidak ada keberpihakan kebijakan afirmatif, saya pastikan ada gerakan demonstrasi di kantor Bupati dan di Kemendagri, meminta Mendagri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pj baik di sektor kebijakan ekonomi, pendidkan, pariwisata, tata kelola sumber saya alam dan sektor lainya” Tutupnya.***
