Network
SUARA HALMAHERA - Anggota DPRD Halmahera Tengah (Halteng), Munadi Kilkoda minta PT IWIP harus segera bertanggung jawab terhadap bencana banjir yang terjadi.
Menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem ini bahwa bencana banjir yang terjadi di PT IWIP dan menggenangi jalan nasional itu jelas berdampak pada kerugian sosial ekonomi masyarakat dan ini bukan kali pertama.
"PT IWIP harus bertanggungjawab terhadap bencana banjir yang menyebabkan kerugian sosial-ekonomi yang diterima masyarakat, karena kejadian seperti ini bukan kali pertama," kata Munadi Kilkoda kepada Suara Halmahera, Sabtu 20 Agustus 2022.
Ia juga menegaskan, Pemerintah harus berani berikan punishment terhadap PT IWIP.
"Pemerintah juga harus berani berikan punishment terhadap kegagalan IWIP dalam menjaga keseimbangan ekologi sehingga banjir dapat terjadi berulang-ulang kali," tegasnya.
Selain itu, ia menyampaikan kalau kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk tidak seenaknya memberikan izin pelepasan hutan kepada industri atau kegiatan tambang. Karena sebenarnya sumber dari banjir yang terjadi di PT IWIP ini lebih disebabkan oleh alihfungsi hutan dan lahan untuk pembangunan industri. Kalau hutan berubah fungsi, penyangga di kawasan tersebut juga tidak lagi ada, dengan demikian mustahil tidak terjadi banjir dikala musim hujan seperti sekarang.
Apalagi yang kena dampak itu termasuk ruas jalan nasional. Pasti kegiatan masyarakat terganggu dengan bencana ini. Ini sudah kami ingatkan ke IWIP supaya dilakukan penanganan dengan baik, tapi kenyataannya tidak. Kegagalan IWIP mengantisipasi dampak yang timbul sehingga limpasan banjir bisa menggenangi jalan nasional harus dianggap masalah serius. Makanya saya bilang karena ini bukan kali pertama, IWIP harus dimintai pertanggungjawaban sekaligus dikenakan sanksi atas dampak yang timbul dari aktifitas mereka.***
