Network
SUARA HALMAHERA - Beberapa warga Desa Sibenpopo, Patani Barat, Halmahera Tengah kembali melakukan aksi palang jalan nasional, pada Jumat 17Juni 2018.
Jalan nasional yang menghubungkan Kecamatan Patani Barat dan Kecamatan Weda Timur itu dipalang oleh beberapa warga Desa Sibenpopo.
Aksi palang jalan nasional tersebut karena belum adanya ganti rugi atau pembayaran hak masyarakat berupa tanaman atau lahan warga yang tergusur akibat pembangunan jalan.
"Aksi hari ini bukan kase sulit orang laeng (orang lain) tapi aksi hari ini torang (kami) tuntut torang (kami) pe (punya) hak. Segera mungkin buat pembayaran kalau tarada (tidak) tetap tong (kami) aksi lagi." Kata salah satu warga Sibenpopo yang tak mau namanya disebutkan, Sabtu 18 Juni 2022.
Aksi palang jalan nasional kali ini, dikarenakan masyarakat Desa Sibenpopo hanya menelan janji manis dari kedua pemimpin Halmahera Tengah itu, yakni janji dari Wakil Bupati Abd Rahim Ode Yani dan Bupati Edi Langkara.
"Di pertengahan tahun 2021 wakil Bupati yang saat itu membuat salah satu kegiatan "Bacarita kampung" pada kesempatan itu beliau mengutarakan janji manisnya ke masyarakat. Bahwa kasih saya kesempatan 2 minggu saya akan datang bayar sama-sama dengan Dinas Perkim. Tapi ya janji memang manis ditelinga," katanya.
Ia menyebutkan juga, bahwa pada awal tahun 2022 masyarakat kembali lagi melakukan aksi palang yang bertepatan dengan rombongan Bupati melalui ruas jalan Patani menuju Desa Dote, Weda Timur.
Mereka diundang ke Kabupaten untuk memberikan keterangan di kediaman orang nomor 1 Halmahera Tengah itu. Usai pertemuan itu ada janji yang diucapkan kepada para delegasi masyarakat Desa Sibenpopo. Namun janji itu sampai hari ini tidak ada kepastian.
"Aksi saat itu sangat meyakinkan masyarakat bahwa ada titik terang dari upaya mereka...mereka bahkan diundang ke kabupaten untuk memberi keterangan dan sebagainya, seusai dari pertemuan yang di gelar di kediaman orang nomor 1 di Halmahera Tengah itu, ada janji manis lagi yang dibawa oleh delegasi masyarakat Sibenpopo, 2 Minggu 3 Minggu hingga hari ini tidak ada keterangan kepastian," ungkapnya.
