Network
SUARA HALMAHERA - Baru-baru ini salah satu anggota DPRD Kota Ternate, Maluku Utara namanya ditemukan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai Penerima Bantuan Sosial atau Bansos.
Anggota DPRD Kota Ternate tersebut namanya terdata di DTKS sebagai Penerima Bantuan Sosial (Bansos).
Tak hanya anggota DPRD, disebutkan juga puluhan ASN namanya terdata dalam DTKS sebagai Penerima Bantuan Sosial (Bansos).
Harusnya dalam DTKS Bantuan Sosial (Bansos) warga yang tak mampu yang harus terdata, ini malah salah satu anggota DPRD dan Puluhan ASN namanya masuk sebagai Penerima Bantuan Sosial.
Hal ini terungkap lewat verifikasi dan pemutahiran data yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ternate beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kota Ternate, Moh. Irvan Gaus pun menyampaikan hal menyimpang tersebut saat dirinya diwawancarai.
Moh Irvan mengakui kalau proses verifikasi dan pemutahiran data tersebut telah ditemukan nama salah satu anggota DPRD Kota Ternate yang tercatat dalam DTKS sebagai penerima bansos.
"Bahkan ada juga anggota DPRD Kota Ternate aktif yang namanya juga masuk dalam DTKS sebagai penerima bansos, tetapi anggota DPRD aktif itu hanya satu orang saja, yang namanya masuk dalam DTKS," ujar Irvan, Jumat, 22 Oktober 2021. Dikutip dari Halo Ternate, Sabtu 23 Agustus 2021.
Untuk nama puluhan ASN sebagaimana dilansir dari Hallo Ternate, kalau jumlah mereka belum bisa dipastikan berapa banyak yang tercatat dalam DTKS sebagai Penerima Bansos, karena verifikasi dan pemutahiran data masih dilakukan.
Tetapi Irvan menjelaskan kalau jumlah ASN yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Sosial atau Bansos kurang lebih puluhan.
"Temuan itu dalam proses verifikasi dan pemutahiran. Itu karena data tersebut adalah data lama, makanya yang sebelumnya mereka belum jadi ASN atau anggota DPRD tetapi masih tercatat namanya di DTKS," ungkapnya.
Dengan ditemukan nama puluhan ASN dan satu anggota DPRD yang terdata dalam DTKS sebagai Penerima Bantuan Sosial, nama mereka akan segera dihapus.
Irvan dalam keterangannya bahwa ASN dan anggota DPRD aktif yang namanya masih tercatat dalam DTKS akan segera dihapus.
"Mereka itu wajib dihapus, karena tidak layak dikatakan sebagai penerima bansos. Sebab mereka bukan kategori warga tidak mampu," terangnya.
Adanya nama ASN dan anggota DPRD dalam data DTKS sebagai Penerima Bantuan Sosial dikarenakan pihak kelurahan kurang berperan aktif.
Menurut Irvan bahwa pihak kelurahan punya tanggungjawab yang besar dalam menyampaikan warga tidak mampu untuk didata namanya ke DTKS untuk diusulkan sebagai Penerima Bansos.
"Dalam UU 13 terkait dengan penangan fakir miskin itu menjelaskan bahwa bagi fakir miskin atau warga tidak mampu yang belum teregristrasi dalam data terpadu wajib bagi dirinya untuk melaporkan ke Kelurahan, itu sudah jelas. Makanya kami berharap agar ada peran aktif dari pihak kelurahan," harap Irvan.
Tak hanya itu, Irvan juga menjelaskan kalau proses verifikasi dan pemutahiran data disetiap kelurahan masih saja ditemukan banyak warga yang layak menerima bantuan akan tetapi nama mereka tidak masuk ke dalam DTKS.
"Jadi pemutahiran ini tujuanya agar bantuan yang diberikan tetap sasaran. Kami berharap ada peran aktif kelurahan ini, agar kejadian yang terjadi seperti orang yang sudah meninggal tetapi masih terus dapat bantuan ini tidak terjadi lagi, karena ada yang sudah meninggal tetapi terima bantuan dan setiap tahun negara membayar iuran BPJS nya, ini yang kami temukan dilapangan," katanya.
Ia juga menambahkan, bahwa untuk Bansos tahun depan harus diberikan ke warga tidak mampu, nama merek harus masuk atau mereka harus terdata dalam DTKS.
" Kalau tidak masuk tentu tidak dapat, makanya ini kami harapkan lagi agar pihak kelurahan lebih aktif lagi, kasihan jangan sampai warga kita yang tidak mampu tetapi tidak dapat bantuan dari pemerintah," pungkasnya.***
Disclaimer: Artikel terkait juga diterbitkan oleh Hallo Ternate dengan judul: Ada Anggota DPRD Ternate Aktif Namanya Masuk Sebagai Penerima Bansos
