Network
SUARA HALAMAHERA – Akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina munculnya peristiwa tentang referendum bergabung dengan Rusia.
Pihak Ukraina menyebut bahwa referendum untuk bergabung dengan Rusia tersebut itu adalah palsu dan tidak mempunyai dasar hukum.
Bahkan Ukraina menolak semua referendum Rusia yang diadakan di wilayah pendudukan Ukraina belum lama ini.
Ukraina mengatakan bahwa referendum yang digelar tersebut adalah ‘palsu’ dengan alasan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.
Menurut Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko, mengungkapkan bahwa tidak ada negara di dunia ini yang akan mengakui perubahan paksa di perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional, pungkasnya.
Pernyataan Oleg Nikolenko muncul ketika adanya laporan yang mengatakan bahwa mungkin Rusia mengadakan referendum di wilayah separatis Ukraina yakni Luhansk, untuk bergabung dengan Rusia.
Artikel yang sama sebelumnya pernah terbit dengan judul: Referendum Bergabung ke Rusia’ Dianggap Palsu, Ukraina: Tidak Ada yang akan Mengakui Perubahan Paksa
Khususnya, dua tuntutan utama yang diajukan oleh Rusia selama pembicaraan damai dengan Ukraina termasuk pengakuan Krimea sebagai bagian dari Rusia dan wilayah Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka.
Menanggapi laporan tersebut, Oleg Nikolenko menulis sebuah cuitan di akun media sosialnya.
“Referendum palsu di bagian Ukraina yang diduduki adalah batal demi hukum. Tidak ada negara di dunia yang akan mengakui perubahan paksa perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional. Sebaliknya, Rusia akan menghadapi respons internasional yang lebih kuat, yang semakin memperdalam keterasingannya,” tulis Oleg Nikolenko.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Referendum untuk menjadi bagian dari Rusia kemungkinan bakal diadakan di Republik Rakyat Lugansk (LPR) dalam waktu dekat, kata kepala LPR Leonid Pasechnik kepada wartawan, Minggu.
"Saya pikir dalam waktu dekat akan diadakan referendum di wilayah republik di mana orang akan menggunakan hak konstitusional mereka dan menyatakan pendapat mereka untuk bergabung dengan Rusia. Untuk beberapa alasan, saya yakin bahwa inilah yang akan terjadi, " tutur Leonid Pasechnik.
Situasi di garis pertempuran di Donbass meningkat pada 17 Februari.
Saat itu, Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR) melaporkan pemboman paling masif oleh militer Ukraina selama beberapa bulan terakhir, yang merusak infrastruktur sipil dan menyebabkan korban sipil.
Baca Juga: Vladimir Putin Siap Perang Jika NATO Mengganggu Eksistensi Rusia: Kami Adalah Kekuatan Nuklir
Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk pada 21 Februari.
Perjanjian persahabatan, kerja sama, dan bantuan timbal balik berikutnya ditandatangani dengan para pemimpin mereka.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada 24 Februari bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para pemimpin republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus.
Kepala negara Rusia menekankan bahwa Moskow tidak memiliki rencana untuk menduduki wilayah Ukraina.*** ( Aliefia Rizky Nanda Herita/Kabar Besuki.com)
